UPACARA PEMBUKAAN KONKERPROV KE-III DAN PORSENI KE 1 PGRI SE SULTENG

BUPATI MOROWALI: GURU ADALAH SANG PENCERAH

Morowali: Sebanyak 13 pengurus PGRI Kabupaten Kota se Provinsi Sulawesi Tengah menggelar upacara pembukaan konferensi kerja ke 3  dan Pekan Olaraga Seni (PORSENI) ke 1. Upacara  yang berlangsung di lapangan Marsaoleh Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Selasa (8/8/2017), dihadiri  ketua PB. PGRI Pusat DR. H. Muhir Subagya, MM, Wasekjen PGRI Farida Yusuf, Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Tengah Drs. Nursalam, MM, Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra Prov. Sulteng DR. Ir. H. Rusdi B. Rioeh, S.Pi.,M.PM.,MM, Bupati Morowali Drs. H. Anwar Hafid, M.Si, Wakil Bupati Morowali Drs. SU.Marunduh, M.Hum, serta Unsur Forkopimda.

Bupati Morowali dalam sambutannya mengatakan hari ini saya dan kita semua yang berdiri disini ada dan cerdas kerena PGRI, begitu juga guru ada karena guru. Ini adalah organisasi yang merupakan tempat berhimpunnya sang pencerah. Lanjutnya.

‘’Guru adalah sang pencerah yang telah mencerdaskan umat manusia dari tidak cerdas menjadi cerdas. Oleh karena itu konferensi kerja ke- 3 dan Porseni ke 1 PGRI dapat merumuskan program-program yang brilian guna kemajuan pendidikan khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah’’ Ujar Bupati dua periode tersebut.

Ditempat yang sama ketua PB PGRI DR. H. Muhir Subagya, MM, mengapresiasi kegiatan yang baru pertama dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan forum tahunan luar biasa. Dengan harapan yang besar kegiatan ini mudah-mudahan dapat membawa manfaat untuk generasi yang lebih baik.

Sementara itu Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra Provinsi Sulawesi tengah DR. Ir. H. Rusdi B. Rioeh, S.Pi.,M.PM.,MM, mengatakan salah satu pilar pembangunan sebuah bangsa adalah pendidikan. Menurutnya pendidikan adalah investasi sekaligus asset berharga bagi keberlangsungan pendidikan dan pembangunan masa depan bagi bangsa. Oleh karena itu PGRI sebagai organisasi tunggal yang memodali para guru kiranya dapat menjadikan tempat untuk sering dalam menyalurkan hasil pemikiran dan penelitian sesuatu yang berhubungan dengan guru yang dapat memberikan kontribusi positif bagi daya dukung pembangunan dan pelayanan.

Kegiatan yang diikuti 1.600 orang peserta konker Prov ke-3 dan porseni  dari utusan pengurus PGRI Kabupaten Kota memperlombakan Bola Volly putra putri, tenis meja beregu, bulutangkis beregu, dan senam PGRI. Kemudian untuk tingkat seni diantaranya lomba menyanyi solo, paduan suara, melukis, tari kreasi daerah nusantara, seni baca al quran, dan lomba kreatifitas pembelajaran. Kongres ke 3 dan porseni ke 1 dilaksanakan selama 6 hari terhitung sejak tanggal 8-13 Agustus 2017. Namun diakhir  upacara dilanjutkan dengan peresmian Sekretariat PGRI Kabupaten Morowali yang terletak di Kompleks Perkantoran Fonua Singko Bungku.(Kominfo Morowali/HK)

Ditulis pada Informatika | Tinggalkan komentar

RAPAT KOORDINASI KESIAPAN KONKERPROV DAN PORSENI TINGKAT PROVINSI DI MOROWALI

Galeri ini berisi 3 foto.

BUNGKU (morowalikab.go.id) – Bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Wakil Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. Karyono dan Ketua PGRI Kab. Morowali, Amir Aminudin, S.Pd., MM., diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, H. Moh. Jafar Hamid, SH., MM. … Lanjutkan membaca

Galeri Lainnya | Tinggalkan komentar

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI SE-SULTENG

MOROWALI DAPAT APRESIASI DARI KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi di Aula Kantor Bupati Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (1/8/2017). Kegiatan yang dipimpin koordinator wilayah 3  KPK Adlinsyah Nasution atau yang disapa Coki dihadiri Fungsional Koordinasi Supervisi KPK Azril, Fungsional Konsulda KPK Dani, Fungsional Pencegahan KPK Toni, Bupati Donggala Kasman Lassa, SH, Wakil Bupati Morowali Drs. SU. Marunduh, M.Hum, unsur Forkopimda Kabupaten Donggala dan Sekda Kabupaten Kota se- Sulteng.

Kegiatan yang di ikuti oleh Organisasi perangkat Daerah terkait, masing-masing Kabupaten Kota diantaranya Bappeda, Kominfo, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, BKD, Inspektorat, Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam pemaparan Aplikasi yang digunakan masing-masing OPD Kabupaten Kota, Morowali mendapat apresiasi dari Koordinator Supervisi wilayah 3 KPK Adlinsyah Nasution yang mengatakan bahwa setelah mendengarkan pemaparan dari perwakilan Kabupaten Morowali dirinya sangat mengapresiasi kesiapan Pemda Morowali pada Monev rencana aksi pencegahan korupsi dan mengharapkan sebelum tanggal 17 agustus 2017, Kabupaten Morowali sudah harus launching penggunaan aplikasi e-goverment, e-planning, e-musrembang, e-PTSP dan e-budgeting, oleh karena itu saya mengucapkan  terima kasih dan aplus buat Kabupaten Morowali. Ujar Coki. (Kominfo Morowali/HK)

Ditulis pada Informatika | Tinggalkan komentar

PEMETAAN LANJUTAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI

11 OPD MOROWALI IKUTI RAKOR

Bertempat di ruang rapat kantor Wali Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Morowali mengikuti rapat koordinasi pemetaan lanjutan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi, rabu, (2/8/2017).  Dari 11 OPD tersebut diantaranya Bappeda, BKD, Dinas Pendapatan, Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas pengelolaan Keuangan dan asset, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Capil, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Tata Ruang.

Rapat yang dihadiri pimpinan OPD tersebut dipimpin langsung 3 fungsional KPK diantaranya Fungsional koordinasi supervisi KPK Asril, Fungsional Konsulda KPK Dani dan Fungsional pencegahan KPK Toni. Kegiatan yang merupakan kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan pemaparan masing-masing OPD terhadap aksi pencegaan korupsi terintegrasi.

Dalam pemaparannya, masing-masing kepala OPD menyampaikan program yang sudah terealisasi beserta kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi, sehingga Fungsional KPK memberikan solusi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah bahwa dalam menjalankan pengelolaan keuangan Daerah yang perlu diperhatikan adalah peraturan perundang-undangan yang final dan mengikat sebagi dasar hukum dalam mengambil suatu keputusan.

Dari ketiga fungsional KPK salah satu diantaranya Azril mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi hadir untuk penguatan organisasi bukan untuk menakut- nakuti pejabat penyelenggara Negara oleh karena itu melalui kesempatan ini mari kita samakan persepsi dalam merancang rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi dengan sebaik-baiknya. sehingga apa yang kita rencanakan bisa terwujud demi kemajuan daerah, bangsa dan Negara. (Kominfo Morowali/HK)

 

Ditulis pada Informatika | Tinggalkan komentar

BUPATI MOROWALI TANDATANGANI 10 KOMITMEN

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN KORUPSI TERINTEGRASI

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang bersih serta bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi penandatanganan komitmen rencana aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi, di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (3/8/2017).

Kegiatan penandatanganan komitmen yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan Ketua DPRD se Sulteng, dihadiri oleh Ketua KPK Bidang Pencegahan, Alexander Montana, Kajati Sulteng Sampe Tuah, SH.,MH, Kapolda Sulteng Brigjen Pol. Rudi Sufahriyadi dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya Ketua KPK Alexander Montana menegaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menuntut kita semua dalam  membuat rencana aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi, kemudian mengajak Pemerintah Daerah untuk menjaga komitmen dan integritas dalam pencegahan korupsi, karena kami yakin ketika bapak ibu berpegang pada dua hal tersebut semuanya akan berjalan dengan baik.

Rakor program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi Provinsi Sulawesi Tengah menyepakati 10 buah komitmen bersama diantaranya, pertama melaksanakan proses perencanaan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-plenning dan e-budgeting. Kedua melaksanakan program pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik termasuk pendirian Unit Layanan Pengadaan (ULP) mandiri dan penggunaan e-procurement dan LPSE.

Ketiga melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu yang transparan dan profesional. Keempat melaksanakan tata kelola Dana Desa termasuk pemanfaatan yang efektif dan akuntabel. Kelima melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai dari bagian dari implementasi Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP).

Keenam memperkuat system integritas pemerintahan melalui pembentukan komite integritas, pengendalian gratifikasi, dan pelaporan LHKPN. Ketujuh membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan. Kedelapan melaksanakan perbaikan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan tunjangan perbaikan penghasilan.

Kesembilan melaksanakan perbaikan manajemen asset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan didukung system, prosedur, dan dedikasi yang transparan dan akuntabel. Kesepuluh melaksanakan rencana aksi dalam program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan. (Kominfo Morowali/HK)


 

Ditulis pada Informatika, Tak Berkategori | Tinggalkan komentar